BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Suatu produksi
tidak akan berjalan lancar tanpa adanya factor-faktor produksi yang mendukung.
Ada 4 faktor yang penting adalah tanah, tenaga kerja, modal dan manajemen.
Keempat-empatnya sangat berperan dalam kelangsungan produksi tanpa adanya
tanah, tenaga kerja, modal dan manajemen maka produksi tidak berjalan dengan
efektif.
Demikian halnya
tenaga kerja merupakan salah satu factor produksi yang penting. Keberadaan
tenaga kerja tidak boleh begitu saja dikesampingkan yang harus diperhatikan
kesehatan dan kesejahteraannya. Hal yang tidak bisa lepas begitu saja dari
tenaga kerja adalah upah. Penentuan upah merupakan salah satu penentu efisien
atau tidaknya kerja seorang tenaga kerja seperti yang sering terjadi di
Indonesia sekarang tidak sedikit perusahaan yang menghentikain aktifitas
produksinya karena para karyawan berdemo menuntut kenaikan upah.
Olek karena itu
perlu di perhatikan standar upah agar memberikan kerugian kepada kedua belah
pihak yaitu pihak perusahaan dan karyawan, seperti yang terjadi pada masa
Rasulullah SAW dan pada masa kekholifahan. Jika para pekerja tidak mendapatkan
upah yang adil dan wajar, ini tidak hanya akan mempengaruhi daya beli dan taraf
hidup para serta keluarganya, Dengan demikian secara ekonomi sangat berbahaya
bagi suatu Negara jika menghapuskan hak tenaga kerja atas pembagian deviden.
Penetapan upah minimum
bagi pekerja adalah salah satu persoalan penting dalam ketenagakerjaan di
Indonesia sampai sekarang, karena hal itu tidak dihitung dengan mekanisme atau
sistem yang jelas. Dalam penetapan upah minimal pekerja di Indonesia salah
satunya adalah didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (di samping produktivitas
dan pertumbuhan ekonomi) para pekarja yang telah mengalami dua kali perubahan
yaitu pertama penetapan upah minimum yang didasarkan pada Kebutuhan Fisik
Minimum (KFM) yang kedua didasarkan pada Kebutuhan Hidup Minimum (KHM).
Perubahan – perubahan tersebut dikarenakan tidak sesuainya lagi penetapan upah
berdasarkan kebutuhan fisik minimum, maka timbullah perubahan yang disebut
dengan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Namun penetapan upah berdasarkan
Kebutuhan Hidup Minimum mendapat koreksi yang cukup besar dari pekerja, karena
akan berimplikasi pada lemahnya daya beli dan kesejahteraan masyarakat terutama
para pekerja tingkat bawah.
Agama Islam memberikan
pedoman bagi kehidupan manusia dalam bidang perekonomian tidak memberikan
landasan yang bersifat praktis, berapa besarnya upah yang harus diberikan
kepada buruh untuk mencukupi kebutuhan hidup. Berdasarkan uraian tersebut di
atas, maka penulis tertarik untuk mengambil tema analisisis fiqih tentang upah
dalam makalah ini.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar
belakang di atas, dapat dirumuskan masalah dari makalah ini adalah:
1. Apa yang dimaksud dengan upah dan apa saja dasar hukum
Islam mengenai upah?
2. Apa saja bentuk dan syarat upah?
3. Bagaimana pengertian upah menurut Akad Ijarah?
4. Bagaimana dasar dan Prinsip Pengupahan menurut Islam?
5. Bagaimana tingkatan pengupahan menurut Islam?
C. Tujuan Penulisan
Berdasarkan rumusan
masalah di atas, maka tujuan penulisan makalah ini adalah:
1. Mengetahui tentang upah dan dasar hukum upah menurut
Islam
2. Mengetahui bentuk dan syarat upah menurut Islam
3. Mengetahui
tentang upah berdasarkan akad ijarah
4. Mengetahui dasar dan Prinsip Pengupahan menurut Islam
5. Mengetahui tingkatan pengupahan menurut Islam
BAB II
PEMBAHASAN
A. Definisi Upah dan Dasar Hukum Upah dalam Islam
1. Definisi Upah
Upah dalam bahasa Arab
sering disebut dengan ajrun/ajrān yang berarti memberi hadiah/ upah.
Kata ajrān mengandung dua arti, yaitu balasan atas pekerjaan dan pahala.
Sedangkan upah menurut istilah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan
sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah dicurahkan untuk
mengerjakan sesuatu. Upah diberikan sebagai balas jasa atau penggantian
kerugian yang diterima oleh pihak buruh karena atas pencurahan tenaga kerjanya
kepada orang lain yang berstatus sebagai majikan.
Menurut Afzalurrahman
memberikan pengertian bahwa upah merupakan sebagian harga dari tenaga
(pekerjaan) yang dibayarkan atas jasanya dalam produksi. Sedangkan menurut
Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan upah adalah hak
pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan
dari pengusaha atau pemberi kerja (majikan) kepada buruh yang ditetapkan dan
dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, atau peraturan perundang-undangan,
termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan
dan atau jasa yang telah atau akan dilakukannya.
Peraturan pemerintah
No. 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah memberikan definisi bahwa upah
adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha atau majikan kepada
tenaga kerja atau pekerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan
dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut
suatu perjanjian atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar
suatu perjajian kerja antara pengusaha atau majikan (pemberi kerja) dan pekerja
termasuk tunjangan baik untuk pekerja sendiri maupun untuk keluarganya.
Berdasarkan pada
beberapa pendapat di atas, dapat memberikan pengertian dan pemahaman bahwa upah
merupakan nama bagi sesuatu yang baik berupa uang atau bukan yang lazim
digunakan sebagai imbalan atau balas jasa, atau sebagai penggantian atas jasa
dari pekerjaan yang telah dikeluarkan oleh pihak majikan kepada pihak pekerja
atau buruh.
2. Dasar Hukum Upah
Sumber hukum dalam Islam yang dipakai dalam
menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi adalah dengan menggunakan
al-Qur’an dan Sunah Nabi, di samping masih banyak lagi sumber hukum yang dapat
digunakan. al- Qur’an sebagai sumber hukum dasar yang menjadi pijakan
